Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan membidik penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Target ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5 Persen
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Capaian ini ditargetkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen. Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Target Penurunan Pengangguran
Seiring dengan target penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan tahun depan juga diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hilirisasi dan Industrialisasi sebagai Strategi Utama
Wihadi menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dalam APBN 2027 akan difokuskan pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Terdapat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang akan menjadi fokus dalam mewujudkan target sasaran pembangunan.
Fokus pada Pendidikan dan Produktivitas SDM
Salah satu klaster yang menjadi perhatian utama adalah sektor pendidikan. Pemerintah menempatkan klaster pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dan tantangan dunia industri modern. Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar.
Keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri itu sendiri, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan koordinasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan target-target tersebut dapat tercapai.
Sumber: Antara News
